Kesiapan Indonesia untuk Bergabung dengan OECD Dinilai di Kupang
Tim Organisation for Economic Co-operation and Development mengunjungi Kota Kupang pada 30 Oktober 2026 untuk menilai investasi, pelayanan publik, dan…

Topik
Tim Organisation for Economic Co-operation and Development mengunjungi Kota Kupang pada 30 Oktober 2026 untuk menilai investasi, pelayanan publik, dan…

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma meresmikan Beranda Pelayanan Keimigrasian di Kalabahi, Alor, pada 28 Oktober 2026 untuk mendekatkan layanan dokumen p…

KPU Kabupaten Belu menggelar Forum Konsultasi Publik di Atambua pada 29 Oktober 2026. Peserta membahas enam layanan, termasuk pengaduan, informasi pub…

Sebanyak 570 PPPK paruh waktu di Kabupaten Ngada menerima perpanjangan SK pada 19 Oktober 2026. Masa kerja berlaku hingga 30 September 2027.

Kemensetneg meneruskan permohonan Masyarakat Adat Kerajaan Amanatun (MAKANA) agar layanan Rumah Sakit Pratama Boking di Kabupaten Timor Tengah Selatan…

Pemerintah Kabupaten Manggarai memindahkan aktivitas Kantor Bupati ke Stadion Golo Dukal-Leda, Ruteng, sebagai kantor sementara pascagempa bumi.

BNPB dan Ombudsman RI berkoordinasi memperkuat pengawasan pelayanan publik bagi warga terdampak gempa NTT dan banjir di Sumatra.

Perwakilan Ombudsman RI Nusa Tenggara Timur memulai pengambilan data Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lembata.
Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur menyampaikan Opini Ombudsman RI Tahun 2025 kepada 11 pemerintah daerah di NTT.
Dokumen resmi RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dan Ombudsman NTT menunjukkan rumah sakit tetap melayani pasien miskin dan terlantar dengan penanga…
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mendorong Pemerintah Kota Kupang memperkuat pola kerja digital dan produktivitas aparatur sipil negara agar pelayanan…
Dalam pembukaan Latsar CPNS 2026 di Mbay, Wakil Ketua DPRD Nagekeo Yohanes Siga menegaskan bahwa integritas calon aparatur harus bermuara pada pelayan…
Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur menilai penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Belu pada 2026.