KSOP Dukung Penertiban Kapal Wisata Labuan Bajo

Labuan Bajo — Penertiban kapal wisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, menjadi perhatian dalam pengelolaan pariwisata bahari pada 5 November 2026. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo mendukung penegakan persyaratan administrasi dan keselamatan pelayaran.

Penertiban kapal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan. Pelaku usaha juga meminta kepastian mengenai pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam perizinan serta pengelolaan kapal wisata.

Asosiasi Kapal Wisata (ASKAWI) menilai sejumlah aturan yang mengatur operasional kapal wisata masih tumpang tindih. Pelaku usaha membutuhkan pedoman yang jelas agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan tertib dan seluruh kapal tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kepastian aturan menentukan keselamatan wisata bahari Labuan Bajo

Bagi wisatawan dan masyarakat Manggarai Barat, pengawasan yang terkoordinasi berkaitan langsung dengan keselamatan pelayaran. KSOP menyatakan mendukung penegakan hukum dan penertiban kapal wisata yang beroperasi di Labuan Bajo.

Sebagian kewenangan perizinan kapal berada pada pemerintah pusat. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah daerah diperlukan untuk memperkuat pengawasan. Pemerintah juga menilai kapal yang tidak memenuhi persyaratan perlu ditertibkan sesuai aturan.

Di tengah meningkatnya aktivitas wisata laut, keselamatan pelayaran dan kepastian hukum bagi pelaku usaha perlu berjalan beriringan. Penertiban diharapkan memastikan kapal memenuhi persyaratan administrasi dan keselamatan, sekaligus membentuk pengawasan yang jelas dan terkoordinasi.

Sumber

• RRI — laporan penertiban kapal wisata Labuan Bajo
• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat — rilis pengawasan dan penertiban kapal wisata
• alor.inews.id
• detik.com