Pemkab Manggarai Barat Desak Polisi Tuntaskan Kasus Kekerasan Seksual

Labuan Bajo — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendesak kepolisian menuntaskan penanganan kasus kekerasan seksual yang masih mandek hingga 5 November 2026. Desakan itu ditujukan untuk memberi kepastian hukum bagi korban.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mencatat 14 kasus sepanjang 2026 hingga akhir Oktober. Kasus tersebut terdiri atas 13 kasus terhadap anak dan satu kasus terhadap perempuan dewasa.

Dari 14 kasus itu, satu perkara sedang disidangkan di pengadilan, sedangkan dua perkara telah dilimpahkan ke kejaksaan. Data tersebut menunjukkan masih ada perkara yang belum mencapai tahap penyelesaian hukum.

Kepastian hukum dibutuhkan korban di Manggarai Barat

Penanganan yang berlarut dapat memperpanjang ketidakpastian bagi korban dan keluarga. Dorongan pemerintah daerah menempatkan penyelesaian perkara sebagai bagian dari perlindungan korban, terutama karena sebagian besar kasus yang dicatat UPTD PPA melibatkan anak.

UPTD PPA berperan menyediakan layanan pengaduan, pendampingan, perlindungan, dan rujukan bagi perempuan serta anak korban kekerasan. Kepolisian sebelumnya menyatakan penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak di Labuan Bajo dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pemkab Manggarai Barat meminta proses hukum berjalan sampai tuntas. Informasi yang tersedia belum menyebutkan batas waktu penyelesaian seluruh perkara atau langkah lanjutan yang dijadwalkan kepolisian.

Sumber

• Floresa — media regional
• Polri — Kepolisian Resor Manggarai Barat
• infomabar.manggaraibaratkab.go.id