Melki Laka Lena Soroti Sinergi Amankan Transaksi Digital di NTT

Kupang — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menekankan pentingnya penguatan keamanan transaksi digital untuk menjaga kepercayaan publik dan mendukung iklim investasi di daerah.

Pesan itu disampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam talk show bertema penguatan penegakan hukum terhadap kejahatan digital dalam sistem pembayaran yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTT di Kupang, Kamis, 14 Agustus 2025, bersama Pengadilan Tinggi Kupang dan pemangku kepentingan lain.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Melki Laka Lena meminta sinergi regulator, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan perbankan untuk memperkuat keamanan sistem pembayaran digital di NTT.

Menurut dia, sistem pembayaran digital yang aman dan andal menjadi fondasi untuk menarik investasi dan memberi kepastian bagi pelaku usaha, dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga investor besar, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditopang oleh infrastruktur transaksi yang terjaga.

Melki juga mengingatkan bahwa perluasan penggunaan transaksi digital membawa manfaat efisiensi dan kemudahan, tetapi sekaligus membuka ruang bagi kejahatan siber, termasuk pencurian data, tindak pidana pencucian uang, dan pendanaan terorisme yang memanfaatkan sistem pembayaran.

Tiga fokus penguatan keamanan

Pemerintah provinsi mendorong pembangunan ekosistem keamanan siber melalui beberapa pendekatan, antara lain penguatan kerangka regulasi, konsistensi penegakan hukum, dukungan inovasi teknologi keamanan di sektor swasta, dan perluasan literasi digital bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Kepala Perwakilan BI NTT Agus Sistyo Widjajati menyatakan digitalisasi sistem pembayaran dapat menjadi pendorong ekonomi jika diiringi peningkatan keamanan transaksi serta pemahaman masyarakat atas produk keuangan digital.

Dalam talk show tersebut, Agus menjelaskan tiga kebutuhan utama yang perlu diperkuat, yaitu edukasi mengenai manfaat produk dan layanan pembayaran digital, pemahaman masyarakat terhadap risiko dan konsekuensinya, serta peningkatan literasi keuangan bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Agus menambahkan, kerja sama antara regulator, aparat penegak hukum, dan perbankan menjadi kunci untuk meminimalkan penyalahgunaan sistem pembayaran digital sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.

Ia mencontohkan bahwa produk-produk lokal NTT, termasuk kain tenun, semakin dipasarkan melalui kanal digital sehingga keamanan proses pengelolaan dan penjualan perlu dijaga agar memberi rasa aman bagi pelaku usaha dan pembeli.

Konteks pengembangan ekonomi NTT

Menurut pemerintah provinsi, keamanan sistem pembayaran digital merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap ekosistem investasi di NTT.

Melalui forum bersama BI, Pengadilan Tinggi Kupang, aparat penegak hukum, dan pelaku industri, pemerintah daerah mendorong koordinasi untuk merespons risiko kejahatan digital yang memanfaatkan perkembangan teknologi pembayaran.

BI NTT menilai penguatan keamanan transaksi dan literasi keuangan akan mendukung pengembangan ekonomi daerah, terutama melalui pemasaran produk lokal NTT di platform digital yang lebih luas.

Kegiatan talk show pada 14 Agustus 2025 ini menjadi salah satu rangkaian upaya BI NTT dan pemerintah provinsi untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan digital dalam sistem pembayaran serta memperluas pemanfaatan transaksi digital yang aman bagi masyarakat NTT.

Sumber

• Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
• Jejak Hukum Indonesia
• NTT Pride