SBD Serahkan SK PPPK Paruh Waktu kepada 1.665 Orang

Tambolaka — Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menyerahkan Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu kepada 1.665 orang pada Rabu, 11 Februari 2026. Penyerahan tahap pertama ini mencakup tenaga teknis dan kesehatan.

Penyerahan berlangsung di Tambolaka Kuliner Center, Kecamatan Kota Tambolaka. Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonnu Wulla menyerahkan SK itu bersama Wakil Bupati Dominikus Alpawan R. Kaka.

Menurut keterangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang dikutip InfoPublik, 1.665 penerima SK pada tahap pertama itu terdiri atas 136 tenaga kesehatan dan 1.529 tenaga teknis. Pemkab juga menyebut formasi guru belum masuk tahap penyerahan awal.

1.554 guru masih menunggu pemetaan

Pemkab Sumba Barat Daya menyatakan 1.554 peserta dari formasi guru masih menunggu proses pemetaan distribusi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Karena itu, SK untuk kelompok ini belum diserahkan pada tahap pertama.

Dalam laporan yang sama, Pemkab menyebut total 3.220 orang telah mengisi Daftar Riwayat Hidup untuk penetapan Nomor Induk PPPK paruh waktu ke Badan Kepegawaian Negara. Satu peserta dari formasi teknis kemudian mengundurkan diri, sehingga jumlah yang memperoleh Pertimbangan Teknis dan SK menjadi 3.219 orang.

Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla mengatakan status PPPK paruh waktu membawa tanggung jawab pelayanan. Ia meminta para penerima SK menjaga kinerja, disiplin, dan etika saat melayani masyarakat.

Gaji Rp 1 juta dan evaluasi kerja

Dalam laporan Pos Kupang yang terbit pada hari yang sama, Ratu Wulla menyebut seluruh PPPK paruh waktu menerima gaji atau honor Rp 1 juta per bulan. Media itu juga melaporkan Pemkab menargetkan evaluasi kinerja pada akhir tahun untuk menentukan perpanjangan kontrak.

Berita Kominfo Sumba Barat Daya pada Maret 2026 juga menyebut pengangkatan 1.665 PPPK paruh waktu, dengan rincian 136 tenaga kesehatan dan 1.529 tenaga teknis. Informasi itu menguatkan bahwa penyerahan 11 Februari 2026 merupakan tahap awal pengangkatan di Sumba Barat Daya.

Pengangkatan ini menambah daftar daerah di Nusa Tenggara Timur yang mulai menata skema PPPK paruh waktu untuk tenaga non-ASN. Namun, penempatan rinci masing-masing penerima SK belum diumumkan dalam laporan yang tersedia.

Sumber

• InfoPublik
• Pos Kupang
• Kominfo Sumba Barat Daya