20 Guru PNS Dilantik Jadi Kepala Sekolah di Sumba Barat
Sebanyak 20 guru berstatus PNS di Sumba Barat resmi mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah TK, SD, dan SMP. Bupati Yohanis Dade menekankan disiplin, integritas, dan pendidikan karakter dalam pelantikan di Aula Kantor Bupati.
Oleh Pandi Muktar
Editor: Mursyid Sonsang
· Peristiwa: · 3 menit baca
Sumba Barat — Sebanyak 20 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Sumba Barat mendapat penugasan sebagai kepala sekolah pada jenjang taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP). Mereka dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Sumba Barat Yohanis Dade di Aula Kantor Bupati pada Selasa, 1 September 2026, menurut laporan Radio Republik Indonesia (RRI).
RRI memberitakan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari penyegaran birokrasi pendidikan di daerah itu. Ke-20 kepala sekolah yang ditugaskan ditempatkan pada sejumlah satuan pendidikan, antara lain SD Negeri Bali Kalebu, SD Negeri Lawarawatu, SD Inpres Magho Naga, SD Negeri Lomana Padaka, SMP Negeri 1 Waikabubak, dan SMP Negeri 1 Lamboya, serta beberapa TK dan sekolah lain di Sumba Barat.
Dalam pelantikan itu, Bupati Yohanis Dade menegaskan bahwa penugasan kepala sekolah merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sumba Barat. Ia meminta para kepala sekolah menjalankan tugas dengan integritas, disiplin, dan dedikasi, serta memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkan.
Peran Kepala Sekolah
Dalam sambutannya, Yohanis Dade menyebut kepala sekolah sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di lingkungan satuan pendidikan. Karena itu, ia mendorong para kepala sekolah memanfaatkan pengalaman pemimpin sebelumnya sebagai bahan pembelajaran, mempertahankan praktik yang dinilai baik, dan melakukan evaluasi terhadap kekurangan dalam pengelolaan sekolah.
Bupati juga menekankan bahwa kecerdasan peserta didik perlu berjalan seiring dengan pembentukan karakter. Ia menggarisbawahi pentingnya pendidikan moral, etika, tanggung jawab, dan budi pekerti, termasuk penguatan nilai-nilai Pancasila, agar peserta didik tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga kepribadian yang baik.
Para kepala sekolah diminta membangun budaya sekolah yang tertib dan kondusif bagi pembelajaran. Mereka diharapkan menjadi teladan dalam kejujuran dan tanggung jawab, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembentukan karakter siswa.
Data Pelantikan
Pelantikan kepala sekolah di Sumba Barat ini merupakan bagian dari kebijakan penyegaran birokrasi pendidikan, sebagaimana dikemukakan dalam pemberitaan RRI.
- Jumlah guru yang mendapat penugasan sebagai kepala sekolah: 20 orang.
- Jenjang pendidikan: TK, SD, dan SMP.
- Pejabat pelantik: Bupati Sumba Barat Yohanis Dade, SH.
- Lokasi pelantikan: Aula Kantor Bupati Sumba Barat.
- Tanggal pelantikan: Selasa, 1 September 2026.
Konteks Kebijakan Pendidikan
Menurut RRI, penugasan kepala sekolah ini diarahkan untuk memperkuat pengelolaan satuan pendidikan dan mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Langkah tersebut sejalan dengan peran pemerintah daerah dalam memastikan kepemimpinan sekolah berjalan efektif demi pelayanan pendidikan yang lebih baik.
Di beberapa daerah lain, kebijakan serupa juga ditempuh melalui pelantikan kepala sekolah dalam jumlah besar sebagai bagian dari penataan birokrasi pendidikan. Praktik tersebut umumnya dikaitkan dengan upaya memperbarui suasana kerja, mengoptimalkan pengelolaan anggaran pendidikan, dan memastikan proses belajar mengajar berlangsung tertib.
Rincian nama seluruh kepala sekolah yang dilantik, masa penugasan, dan dasar administratif penugasan belum dipublikasikan secara lengkap dalam pemberitaan RRI. Namun pemerintah daerah menekankan bahwa para kepala sekolah yang dilantik diharapkan mampu menjalankan mandat peningkatan mutu pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik.
Sumber
Berita berikutnya

BPK NTT Mulai Periksa Kepatuhan Keuangan RSUD Umbu Rara Meha
BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur menggelar entry meeting pemeriksaan pendahuluan kepatuhan atas pengelolaan pendapatan dan belanja Tahun Anggaran…
Baca juga




