Kemiskinan Sumba Timur Turun Jadi 25,64 Persen pada 2025
BPS mencatat persentase penduduk miskin di Sumba Timur turun dari 27,04 persen pada 2024 menjadi 25,64 persen pada 2025. Namun lebih dari 70 ribu penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan Rp481.754 per kapita per bulan.
Oleh Pandi Muktar
Editor: Mursyid Sonsang
· 3 menit baca
Waingapu — Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, pada 2025 tercatat sebesar 25,64 persen, turun dari 27,04 persen pada 2024 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip sejumlah media dan pemerintah daerah.
Penurunan itu setara 1,40 poin persentase dalam satu tahun. Data BPS yang dipaparkan Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyebut jumlah penduduk miskin pada 2025 sekitar 70.350 jiwa, turun dari 73.580 jiwa pada 2024.
Bupati Umbu Lili menjelaskan, meski angka kemiskinan menurun, kabupaten itu masih berada di kelompok daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Nusa Tenggara Timur. Dalam skala provinsi, empat kabupaten di Pulau Sumba menempati posisi lima teratas tingkat kemiskinan pada 2025, dengan Sumba Timur di angka 25,64 persen.
Definisi dan garis kemiskinan
BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan garis kemiskinan makanan dan nonmakanan, yang menggambarkan batas kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Menurut Kepala BPS Kabupaten Sumba Timur Imelda Sandrawati Ambot, untuk pengukuran kemiskinan 2025 di Sumba Timur, batas garis kemiskinan berada pada Rp481.754 per kapita per bulan. Penduduk dengan pengeluaran di bawah nilai tersebut dikategorikan miskin.
Garis kemiskinan dan persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), sebagaimana dijelaskan dalam ringkasan data dan informasi kemiskinan BPS NTT.
Tren kemiskinan lima tahun terakhir
Data BPS yang disampaikan Imelda menunjukkan tren penurunan kemiskinan Sumba Timur dalam lima tahun terakhir. Rangkaian persentase penduduk miskin adalah sebagai berikut:
- 2021: 29,68 persen.
- 2022: 28,22 persen.
- 2023: 28,08 persen.
- 2024: 27,04 persen.
- 2025: 25,64 persen.
Dalam periode tersebut, persentase penduduk miskin turun 4,04 poin persentase, dari 29,68 persen pada 2021 menjadi 25,64 persen pada 2025. Bupati Umbu Lili menilai penurunan ini belum cukup karena jumlah penduduk miskin masih di atas 70 ribu jiwa dan Sumba Timur tetap berada di jajaran kabupaten dengan kemiskinan tertinggi di NTT.
Intervensi pemerintah dan tantangan
Pemerintah provinsi dan kabupaten menyebut penurunan kemiskinan sebagai salah satu indikasi mulai berpengaruhnya intervensi kebijakan. Dalam kunjungan kerja ke Sumba Timur, pemerintah provinsi menyoroti penguatan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian, peternakan, serta dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya penurunan kemiskinan.
Laporan media lokal juga menyebut pemerintah kabupaten mendorong penguatan sumber penghidupan masyarakat di sektor pertanian dan UMKM sebagai respons atas tingginya angka kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan.
Meski demikian, baik pernyataan pemerintah maupun data BPS yang tersedia belum merinci program mana yang paling berpengaruh atau besaran kontribusi masing-masing sektor terhadap penurunan kemiskinan. Ringkasan data BPS NTT juga belum memuat indikator seperti rasio Gini untuk menjelaskan ketimpangan pendapatan di Sumba Timur.
Sejumlah analisis yang mengutip data BPS 2025 menunjukkan empat kabupaten di Pulau Sumba, termasuk Sumba Timur, masih menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan akses layanan dasar, lapangan kerja formal, dan diversifikasi ekonomi, sehingga penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya mengubah kerentanan rumah tangga berpendapatan rendah.
Sumber
Baca juga
