Stunting NTT 15 Persen pada 2023 Menurut Data e-PPGBM

Kupang — Prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat sekitar 15 persen pada 2023 berdasarkan pemantauan rutin elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) di 22 kabupaten/kota.

Angka ini merujuk pada paparan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTT, Ruth D. Laiskodat, dalam bahan presentasi tentang strategi penurunan stunting di provinsi itu.

Dalam dokumen yang sama, e-PPGBM Agustus 2023 mencatat 63.804 balita stunting dengan prevalensi provinsi 15,2 persen, turun dari 17,7 persen pada Agustus 2022.

Paparan itu juga menunjukkan tren penurunan prevalensi stunting berbasis e-PPGBM sejak 2018. Pada 2018 tercatat 35,4 persen, turun menjadi 30 persen pada 2019, 24,2 persen pada 2020, dan 20,9 persen pada 2021.

Namun, angka e-PPGBM berbeda dengan hasil survei nasional Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Dalam bahan presentasi yang disusun dosen Universitas Nusa Cendana, Christina Olly Lada, prevalensi stunting NTT berdasarkan SSGI tercatat 30,3 persen pada 2019, 28,2 persen pada 2020, dan meningkat menjadi 37,8 persen pada 2021.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa angka stunting yang beredar di NTT berasal dari dua sistem pengukuran dengan cakupan dan metode berbeda.

Mengapa angkanya berbeda

Dalam paparan Ruth Laiskodat, e-PPGBM dijelaskan sebagai sistem pemantauan pertumbuhan yang mencatat data balita secara individual, by name by address, melalui layanan rutin di posyandu dan fasilitas kesehatan.

Menurut bahan Christina Olly Lada, angka 15,2 persen untuk NTT pada Agustus 2023 adalah hasil pengukuran e-PPGBM, sedangkan angka 37,8 persen merujuk pada survei SSGI 2021 yang dilakukan dengan desain sampel nasional dan periode pengumpulan data berbeda.

Karena perbedaan sumber, tahun pengamatan, cakupan balita, dan pendekatan pengukuran, angka 15,2 persen lebih tepat dibaca sebagai capaian pemantauan e-PPGBM NTT pada Agustus 2023. Angka survei nasional tidak dapat diasumsikan turun dengan besaran yang sama tanpa data SSGI terbaru.

Pola penurunan menurut e-PPGBM

Paparan Dinas Kesehatan NTT mencantumkan beberapa angka utama dari e-PPGBM Agustus 2023:

• Jumlah balita stunting tercatat 63.804 anak.
• Prevalensi provinsi 15,2 persen, turun dari 17,7 persen pada Agustus 2022.
• Pemantauan mencakup 22 kabupaten/kota.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTT juga merilis tabel resmi jumlah dan persentase balita stunting menurut kabupaten/kota tahun 2021–2023. Data itu menunjukkan penurunan prevalensi stunting provinsi dari sekitar 18 persen pada 2022 menjadi sekitar 15 persen pada 2023, sejalan dengan tren yang dilaporkan Dinas Kesehatan NTT.

Sejumlah kajian akademik yang mengutip data BPS NTT menggarisbawahi bahwa penurunan tersebut terjadi di banyak kabupaten, meski besarannya tidak seragam.

Gambaran per kabupaten/kota

Dalam tabel yang dipaparkan Ruth Laiskodat, perbedaan antardaerah cukup tajam. Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat memiliki prevalensi stunting tertinggi di NTT pada Agustus 2023, sekitar sepertiga balita di daerah itu.

Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan menyusul dengan prevalensi di atas 20 persen, sementara sejumlah kabupaten seperti Ende, Nagekeo, dan Sumba Tengah mencatat prevalensi di bawah 10 persen.

Data BPS NTT yang merangkum jumlah dan persentase balita stunting per kabupaten pada 2023 mengonfirmasi bahwa Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, dan beberapa kabupaten lain memiliki jumlah balita stunting lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi.

Konteks dan implikasi

Bahan Universitas Nusa Cendana yang merangkum Riskesdas, SSGBI, dan SSGI menempatkan NTT sebagai salah satu provinsi dengan beban stunting tertinggi secara nasional, dengan prevalensi survei yang masih berada di kisaran lebih dari 30 persen pada awal dekade ini.

Sementara itu, data e-PPGBM Dinas Kesehatan NTT mencatat tren penurunan yang konsisten dalam pemantauan balita yang datang ke layanan kesehatan.

Perbedaan antara angka survei dan angka pemantauan rutin ini menunjukkan pentingnya penjelasan eksplisit setiap kali angka stunting dipublikasikan: tahun data, sumber, cakupan balita, batas pemutakhiran, dan metode pengukuran.

Tanpa keterangan tersebut, pembaca dapat menganggap angka e-PPGBM dan angka SSGI sebagai data yang sama, padahal keduanya menggambarkan dimensi berbeda dari masalah gizi anak di NTT.

Sumber

• Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT
• Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
• Timorese Journal of Public Health (Universitas Nusa Cendana)
• SEHATMAS (Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat)