Kemiskinan NTT Naik Jadi 17,52 Persen pada Maret 2026

Kupang — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada Maret 2026 sebesar 17,52 persen, dengan jumlah sekitar 1,04 juta jiwa atau 1.037,64 ribu orang, naik 5,95 ribu jiwa dibandingkan September 2025 dan meningkat 0,02 poin persentase.

Data tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira Kale, dalam rilis resmi statistik kemiskinan yang kemudian diberitakan sejumlah media daerah pada awal Agustus 2026.

Pada September 2025, BPS mencatat persentase penduduk miskin NTT sekitar 17,50 persen dengan jumlah sekitar 1,03 juta jiwa.

Kenaikan Maret 2026 relatif kecil secara persentase, tetapi menunjukkan bahwa upaya pengurangan kemiskinan belum menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan.

Beberapa angka utama yang dirilis BPS dan dikutip media:

• Penduduk miskin NTT pada Maret 2026: sekitar 1,04 juta jiwa (1.037,64 ribu orang).
• Persentase penduduk miskin: 17,52 persen.
• Perubahan dari September 2025: bertambah 5,95 ribu orang dan naik 0,02 poin persentase.
• Garis Kemiskinan NTT Maret 2026: Rp584.252 per kapita per bulan.
• Rata-rata anggota rumah tangga miskin: 5,54 jiwa, sehingga garis kemiskinan rata-rata per rumah tangga miskin sekitar Rp3,23 juta per bulan.

Dinamika perdesaan dan perkotaan

Menurut penjelasan BPS yang dimuat media lokal, kenaikan kemiskinan terutama terjadi di wilayah perdesaan.

Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin perdesaan tercatat 21,64 persen, meningkat dari 21,48 persen pada September 2025.

Di sisi lain, persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 6,96 persen pada September 2025 menjadi 6,71 persen pada Maret 2026, dan jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang sekitar 2,7 ribu jiwa.

Dalam periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan justru naik sekitar 8,7 ribu jiwa.

Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di NTT lebih berat di desa, ketika rumah tangga bergantung pada pertanian, peternakan, dan usaha kecil dengan akses pasar serta layanan dasar yang terbatas.

Kemiskinan sebagai persoalan multidimensi

Sebuah tulisan opini di media lokal mengaitkan data BPS ini dengan makna kemerdekaan bagi warga NTT.

Penulis menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kekurangan pendapatan, tetapi juga dengan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, daya beli, dan kemampuan keluarga menghadapi guncangan ekonomi.

Dalam situasi panen gagal, kenaikan harga kebutuhan pokok, atau biaya kesehatan yang meningkat, rumah tangga dengan sumber daya terbatas memiliki ruang bertahan yang sempit.

Penyakit dapat berubah menjadi beban ganda: keluarga harus membayar pengobatan sambil kehilangan pendapatan ketika anggota keluarga tidak dapat bekerja.

Kondisi geografis NTT sebagai wilayah kepulauan dengan jarak antardaerah yang jauh dan ongkos logistik tinggi juga disebut sebagai faktor yang memengaruhi harga barang dan pemerataan layanan dasar.

Menurut analisis tersebut, kompleksitas ini menuntut rancangan kebijakan yang menyesuaikan karakter wilayah, bukan sekadar memperbanyak program tanpa mengukur dampaknya terhadap rumah tangga miskin.

Dari bantuan menuju penguatan penghidupan

BPS menjelaskan bahwa garis kemiskinan NTT pada Maret 2026 sebagian besar ditentukan oleh pengeluaran untuk makanan, dengan komponen garis kemiskinan makanan sekitar tiga perempat dari total.

Media yang mengulas data ini menyoroti komoditas seperti beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam, gula pasir, kopi instan, serta biaya perumahan, pendidikan, listrik, dan bahan bakar sebagai penggerak utama garis kemiskinan.

Dalam konteks tersebut, bantuan sosial dinilai tetap penting untuk mengurangi tekanan jangka pendek, tetapi beberapa analis menekankan perlunya menghubungkan bantuan dengan pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, akses permodalan, dan kepastian pasar bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha kecil.

Pendekatan ini dipandang sebagai cara agar keluarga tidak hanya menerima dukungan sementara, tetapi juga memiliki peluang membangun penghasilan yang berkelanjutan.

Pendidikan, kesehatan, dan janji kemerdekaan

Opini yang terbit menjelang peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2026 mengaitkan tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” dengan kenyataan angka kemiskinan di NTT.

Penulis mengingatkan bahwa persentase penduduk miskin 17,52 persen menjadi sinyal bahwa janji kemerdekaan belum sepenuhnya sampai ke rumah tangga miskin di NTT.

Pendidikan dan kesehatan disebut sebagai investasi penting untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Kebijakan beasiswa tepat sasaran, dukungan perlengkapan belajar, layanan kesehatan yang merata hingga pelosok, dan program yang menjamin pemenuhan gizi anak sekolah dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperluas mobilitas sosial.

Menurut sejumlah laporan, data BPS tentang kemiskinan NTT Maret 2026 dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi program yang ada dan menyusun langkah lanjutan, terutama di perdesaan.

Sumber

• ExpoNTT.com - Penduduk Miskin di NTT Naik Jadi 1,04 Juta Jiwa
• Ekora NTT - Merayakan Kemerdekaan di Tengah Kemiskinan NTT
• Suarantt.id - Alarm Kemiskinan NTT Berbunyi Keras! BPS Ungkap 1,04 Juta Warga Masih Terjebak Kemiskinan
• IESR - IESR Dorong Energi Terbarukan Menjadi Penggerak Ekonomi Masyarakat NTT